You are currently viewing Perbedaan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak

Perbedaan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak

Belakangan terdengar kabar bahwa tenaga honorer akan resmi dihapus oleh pemerintah pada 28 November 2023 mendatang. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kementerian PAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada 31 Mei 2022 lalu. 

Adanya kabar tersebut sangat mengejutkan para tenaga honorer. Puluhan ribu tenaga honorer terancam menjadi pengangguran mulai tahun depan. Namun tak sedikit yang mengira bahwa keputusan itu juga diberlakukan untuk para tenaga kontrak. 

Padahal di antara keduanya tidaklah sama, kebijakan yang berlaku hingga insentif yang didapatkan pun berbeda. Untuk mengetahui apa saja perbedaannya, kami telah merangkumnya dalam penjelasan yang ada di bawah ini.

Status Tenaga Kontrak atau PPPK

Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan bahwasannya tenaga kontrak yang saat ini disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidaklah sama dengan tenaga honorer. Status PPPK sendiri setara dengan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya sampaikan bahwa saat ini ada ketakutan-ketakutan, pertama antara PPPK dan tenaga honorer memiliki status yang sama. Itu tidaklah benar. PPPK jelas berbeda dengan tenaga honorer. Karena statusnya sah sebagai ASN, di mana PPPK mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan kinerja dan kompetensi dari instansi pemerintah,” ujarnya pada Selasa (05/01/2021). 

Bima menuturkan bahwa di dalam proses rekrutmen PPPK memang terdapat kontrak kerja yang harus ditandatangani. Kontrak kerja tersebut sebenarnya hanya terkait soal pencapaian target kinerjanya.

“Dalam kontrak kerja tertulis masa kontraknya, hal itu memang sudah wajar ada pada setiap perjanjian kerja. Bahkan para ASN juga perlu menandatangani kontrak kerja. Mereka akan mendapatkan sanksi disiplin jika tak mencapainya,” imbuhnya.

Lantas, bagaimana insentif yang diterima oleh tenaga kontrak ?

Dia menyampaikan setiap tenaga kontrak atau PPPK akan menerima insentif yang setara dengan ASN, disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing.

“Saya telah banyak dituding jika gaji PPPK kurang, tak pantas, tak sesuai, beda sekali dengan gaji ASN. Gaji mereka beserta tunjangannya itu setara dengan para ASN sesuai kelas jabatan. Insentif dan hak-haknya sama dan tak ada perbedaan,” tegasnya.

Namun PPPK tetap harus mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat sebagai ASN denga kontrak kerja minimal hanya satu tahun. Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan, dikembalikan lagi ke instansi masing-masing. Jika masih dibutuhkan maka akan diperpanjang dengan jangka waktu yang telah disesuaikan.

Perbedaan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak

Perbedaan Tenaga Honorer dengan Tenaga Kontrak 

Tenaga honorer merupakan pegawai non PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam suatu instansi pemerintahan. Honorer dapat diartikan juga sebagai seorang pegawai tidak tetap yang bekerja dan sistem pemberian insentif atau gajinya disesuaikan dengan kebijakan setiap instansi. 

Sedangkan sumber gaji yang diberikan kepada tenaga honorer didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan beberapa instansi memberikan gaji kepada tenaga honorer secara mandiri tanpa APBN atau APBD. Contohnya gaji untuk para guru honorer yang bersumber dari dana komite sekolah. Masing-masing pihak instansi yang merekrut tenaga honorer memiliki kewenangan dalam mengatur besaran nominal gaji yang akan diberikan, asalkan sesuai yang dialokasikan pada Satuan Kerja (Satker).

Dan untuk proses perekrutannya memang tidak diatur dalam Undang-Undang ASN, sehingga banyak terjadi rekrutmen yang belum memiliki izin dari Pemerintah Pusat atau bersifat tidak transparan. Tenaga honorer ini ada karena memang terkadang kebutuhan akan sumber daya manusia pada setiap instansi belum dapat terpenuhi semua. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka merekrut tenaga honorer adalah langkah tepat.

Berbeda jauh dengan tenaga honorer, tenaga kontrak atau PPPK merupakan pegawai yang dipekerjakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kesetaraan dengan ASN. Tenaga kontrak memiliki masa jabatan sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, sedangkan tenaga honorer tidak. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, bahwasannya masa kerja tenaga kontrak ditentukan dari jangka waktu perjanjian kerja. Jika sudah habis kontrak, maka dapat diakhiri atau diperpanjang masa kerjanya yaitu sesingkat-singkatnya adalah setahun.

Bagaimana dengan perekrutan tenaga kontrak ? Jika perekrutan tenaga honorer tidak transparan atau akuntabel, lain halnya dengan tenaga kontrak. Karena proses rekrutmennya sama dengan CPNS, sangat terbuka dan terdapat tahapan-tahapan seleksi yang harus dilewati. Meskipun tetap tidak berstatus sebagai PNS, namun hak-hak yang diberikan seperti insentif bulanan, tunjangan dan lain-lainya pun jelas serta memadai. Hal tersebut tentu tidak ada pada tenaga honorer walaupun ada yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara tenaga honorer dengan tenaga kontrak atau PPPK.